Orde lama pdf

Ia mendirikan majalah sastra Horizon bersama-sama kawan-kawannya. Pertengahan an, Mochtar Lubis dipenjara. Pemimpin harian Indonesia Raya itu dituduh berkomplot dengan Zulkifli Lubis dalam ketegangan yang terjadi di Sumatera. Ia mendekam dalam tahanan Orde Lama selama sepuluh tahun. Pengalamannya itu ia tulis dalam Catatan Subversif Ojong mempelajari mengenai jurnalistik pada tahun , ketika dia bergabung dengan Star Weekly, sebuah mahalan untuk komunitas Tionghoa- Indonesia.

Antara tahun , Ojong merupakan anggota redaksi surat kabar harian Keng Po dan mingguan Star Weekly. Kedua media yang dibangunnya itu, pada , diberedel pemerintah Sukarno. Saka Widya saat itu bergerak dalam bidang penerbitan buku. Pada tahun , mereka mendirikan harian Kompas yang menjadi harian nasional Indonesia hingga saat ini. Pada tahun hingga akhir hidupnya, PK Ojong merupakan pimpinan umum dari PT Gramedia yang bergerak di bidang penerbitan.

Pers, pada masa itu merupakan alat propaganda dari partai politik. Beberapa partai politik memiliki berbagai media atau Koran sebagai corong partainya. Dalam konstitusi RIS pasal 19 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan dan mengeluarkan pendapat. Kemudian isi pasal ini dicantumkan dalam UUDS meskipun terjadi pasang surut kehidupan politik, namun kebebasan pers dalam berpendapat seharusnya tetap ada dalam konstitusi. Hal ini disebabkan para politikus menggunakan Pers sebagai sarana untuk menarik perhatian umum dan dukungan umum.

Sebagai suatu kesatuan, pers adalah suara dari rakyat yang merdeka, yang bebas mengeluarkan pendapat yang berlainan tentang masalah-masalah negara dan masyarakat. Tetapi tambahnya, dalam proses pembangunan, kedudukan dan peranan pers nasional tidak semata-mata menjadi anggota perasaan umum atau terompet perasaan umum, melainkan mendorong perasaan umum itu untuk menginsafi dasar-dasar perekonomian negara dan masyarakat.

Surat- surat kabar yang mendukung suatu kabinet biasanya akan memperoleh pesanan besar dari kantor-kantor pemerintah, mendapat kredit untuk membeli perangkat keras, dan lebih disukai bila ada undangan untuk ikut delegasi-delegasi ke luar negeri, sebaliknya wartawan-wartawan koran lawan akan mendapat larangan terbit.

Perkembangan politik besar peranannya dalam melahirkan peraturan- peraturan itu. Masa ini dikatakan sebagai masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, pers nasional menganut sistem otoriter. Pers dijadikan sebagai corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden dan mendoktrin manipol. Dalam upaya mengkonsolidasi kekuasaannya, Soekarno dengan ketat mengontrol pers dan berusaha membuat pers menjadi jinak dan penurut.

Pada tanggal 12 Oktober , dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi Peperti , Soekarno mengeluarkan dekrit bahwa setiap penerbitan pers harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan SIT Surat Ijin Terbit Agar ijin tersebut diperoleh, pers harus memenuhi persyaratan tertentu seperti, loyal kepada manifesto politik Soekarno, serta turut berjuang menentang imperialisme, kolonialisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme.

Para penerbit dan pemimpin redaksi diharuskan menandatangani dokumen berisi 19 pasal tentang janji-janji pemenuhan kewajiban untuk setia pada program manipol, pemerintah dan Soekarno sendiri. Tujuannya ialah menjadikan pers sebagai alat pendukung, pembela, dan penyebar manifesto politik Soekarno Akibatnya, pers Indonesia merasa berada dalam pengepungan manipol Soekarno. Wartawan Indonesia kala itu menamakan sistem pers demokrasi terpimpin sebagai pers manipol.

Semua tahanan tersebut dinilai sebagai oposan oleh Presiden Soekarno Soekarno kemudian menempatkan percetakan swasta di bawah pengawasan pemerintah berdasarkan Peraturan Administrasi Militer Tertinggi no. Pada tanggal 15 Mei , Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pemberian wewenang kepada Menteri Penerangan untuk menangani pedoman pers.

Lalu, pada tanggal 12 September , kantor berita Antara dinasionalisasikan dengan Dekrit Presiden no. Aturan tersebut merupakan upaya Soekarno untuk mengintegrasikan surat kabar agar partai-partai politiklah yang pertama mengontrol surat kabar.

Selain itu di desa-desa, anggota PKI melancarkan aksi agitasi dan propaganda memerangi tujuh setan desa, akibatnya di beberapa tempat sering terjadi kerusuhan diantara rakyat dan ABRI serta orang-orang yang terhasut oleh PKI Perlawanan terhadap PKI tersebut berkisar pada lahirnya Manifesto Kebudayaan, aksi boikot film-film barat, dan masalah penyederhanaan Partai.

Pada waktu itu juga terjadi pula polemik sengit antara Berita Indonesia dan Merdeka serta koran-koran anti-PKI lainnya dengan Harian Rakyat dan penyokongnya bermula dari pandangan Presiden yang menyatakan tidak puas dengan sistem kepartaiaan yang ada dan menginginkan rektruiasasi.

Khawatir dengan hal itu PKI menyerang pihak-pihak yang menyatakan setuju dengan usulan itu. Pertentangan dalam jajaran pers Indonesia meluaskan sorotan dan kesadaran masyarakat terhadap ofensif PKI di berbagai bidang, termasuk pers. Setelah Pemerintah menutup sejumlah 24 Ibid, hlm. Cit, hlm. Sementara itu, untuk membendung taktif ofensif PKI.

Pemerintah di waktu itu, telah mendapat tekanan dari orang-orang Komunis yang duduk dalam pemerintahan, sehingga memutuskan untuk dalam bulan Februari , melarang semua aktivitas dan mencabut izin terbit Koran-koran penyokong BPS, namun demikian golongan-golongan anti BPS tetap belum puas mereka menuntut diadilinya gembong-gembong BPS karena merupakan gembong-gembong CIA.

Sepanjang tahun , saling menyerang di dalam pers nasional terjadi antara Merdeka yang mengecam front Nasional dan Suluh Indonesia yang mendukung Front Nasional Pers pada masa ini merupakan suatu masa di mana pers di Indonesia mengalami kebebasan yang begitu besar. Setiap orang yang memiliki modal dapat memiliki sebuah surat kabar sehingga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa harus terlebih dahulu mengurus perizinan. Pers pada masa ini umumnya mewakili aliran- aliran politik yang banyak bertentangan bahkan disalahgunakan untuk menebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan ukuran sopan-santun dan tatakrama.

Hingga pada awal tahun penekanan kebebasan pers diawali dengan peringatan langkah-langkah tegas yang akan 28 Semma. Dalam order demokrasi yang demikian, media memperlihatkan sebuah fungsi politik khusus. Pertama, mereka tidak terikat untuk menyediakan forum politik yang tak berkesudahan.

Asumsi liberal adalah bahwa rakyat bukanlah binatang politik, dan bahwa politik harus dilihat sebagai sebuah instrumen, sebagai cara mencapai tujuan. Ketika media berfungsi mengadakan sebuah forum politik, seharusnya tujuan mereka yaitu pertama, agar masyarakat dapat memilih mereka-mereka yang menginginkan jabatan dan untuk menghakimi mereka-mereka yang kini sedang menjabat.

Kedua, untuk meyediakan platform bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk mempublikasikan klaim-klaim dan keprihatinan mereka. Ini berarti menginformasikan pada masyarakat tentang rencana-rencana dan pencapaian-pencapaian calon wakil mereka, itu juga berarti mencerminkan tingkatan ide-ide dan pandangan yang berkembang dalam kelompok mereka, mempersoalkan mereka-mereka yang melakukan sesuatu atas nama rakyat. Kebebasan pers pada masa ini didefinisikan sebagai sebuah medium di mana perbedaan ide dan opini dapat dimuat; ia bukanlah agen bagi satu macam pandangan atau propaganda negara.

Satu pun kontrol atas konten, mencerminkan kerugian bagi kebebasan. Malahan mendekati cara-cara yang biasanya dilakukan oleh pers di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat.

Koran-koran Belanda tersebut diberikan kebebasan untuk mengeluarkan segala macam pendapat, seperti dalam masalah Irian Barat banyak surat kabar Belanda, mendukung kebijaksanaan Pemerintah Belanda.

Para Wartawana kita dalam masa Liberal ini banyak yang dihinggapi oleh jiwa liberalistis dan penyakit sinisme. Presiden Sukarn sendiri menkonstatir di masa ini timbulnya lima macam krisis dalam masyarakat kita, yaitu krisis kewibawaan, krisis politik, krisis pandangan dalam Angkatang Bersenjata dan krisis moril.

Namun ternyata ialah surat kabar yang berlatar belakang surat kabar berbau porno, seks, dll. Sementara Surat Kabar politik, hukum, dan ekonomi kalah telak Karena pada masa itu masyarakat lebih tertarik pada hal yang berbau sensualitas dan seks, akibat ialah banyak surat kabar yang mengalami kelesuan dan banyak yang kemudian mengalami gulung tikar. Pada zaman Demokrasi Liberal ini juga ada gejala-gejala atau pertanda yang menunjukkan bahwa waktu itu pers banyak dibuat membuat fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan ukuran-ukuran sopan-santun dan tatakrama.

Maka kemudian mulai muncul beberapa pembredelan terhadap beberapa majalah yang dinilai berbahaya. Dengan latar belakang kondisi politik dan keamanan, penindakan keras yang meningkat terhadap pers dengan sendirinya tidak dapat dihindarkan. Pada bulan September , tidak kurang dari 13 pnerbitan pers di Jakarta terkena pembredelan sekaligus.

Akhirnya pada era demokrasi terpimpin, akibat kegagalan Konstituante menyusun Undang-undang dasar baru, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden , maka kemudian Indonesia memasuki era-baru yaitu era Demokrasi Terpimpin. Media Massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsung Revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud.

Sebagai upaya serangan balik terhadap propaganda anti Belanda yang dilancarkan oleh surat kabar-surat kabar republik, maka Belanda juga menerbitkan surat kabar berbahasa Indonesia, diantaranya Fadjar Jakarta , Soeloeh Rakyat Semarang , Pelita Rakyat Surabaya , serta Padjajaran dan Persatoean Bandung. Pada Desember di Indonesia telah terbit surat kabar dengan total tiras Sepanjang periode ini, pers Indonesia semakin memperkuat semangat kebangsaan, mempertajam teknik berpolemik, dan mulai memperlihatkan peningkatan semangat partisan.

Semua tahanan tersebut dinilai sebagai oposan oleh Presiden Soekarno. Kantor berita Antara selanjutnya berada dalam pengaruh kaum komunis, seiring dengan semakin meningkatnya pengaruh PKI di pemerintahan. Kondisi ini kemudian sampai pada taraf kritis karena lebih dari separuh berita yang diterbitkan bersifat pro- komunis. Surat kabar milik PKI, yaitu harian Rakyat, tirasnya meningkat menjadi Namun, Soekarno ternyata lebih memihak PKI karena menganggap PKI lebih dapat diandalkan sebagai landasan kekuasaan daripada kaum nasionalis.

Sehingga pada bulan Februari dan Maret tahun , 17 surat kabar yang tergabung dalam BPS dilarang terbit. Namun, setelah menayangkan acara tersebut, TVRI belum dapat meneruskan siarannya, karena tidak adanya studio khusus dan keterlambatan persediaan film.

TVRI berperan sentral dalam proses komunikasi politik pemerintah. TVRI lebih banyak diperlakukan sebagai alat propaganda pemerintah untuk propaganda politik ke dalam dan ke luar negeri, serta medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan.

Belanda berkeras untuk tidak melepaskan koloni mereka di Asia Tenggara yang sangat menguntungkan namun kemudian harus menghadapi kenyataan juga. Di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun kecuali untuk wilayah barat pulau Papua. Namun, negosiasi dengan Belanda menghasilkan 'Republik Indonesia Serikat' yang memiliki konstitusi federal yang dianggap terlalu banyak dipengaruhi oleh Belanda. Oleh karena itu, konstitusi ini segera diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS yang kemudian menjadi dasar hukum sistem pemerintahan parlementer, yang menjamin kebebasan individu dan mengharuskan tentara untuk tunduk kepada supremasi sipil.

Posisi presiden, secara garis besar, hanya memiliki fungsi seremonial dalam sistem ini. Perdebatan antara beberapa pihak yang berpengaruh mengenai dasar ideologis Indonesia dan hubungan organisasional antara sejumlah badan negara telah dimulai sebelum proklamasi tahun Pihak-pihak ini adalah: 1 tentara, 2 kaum Islam, 3 para komunis, dan 4 para nasionalis.

Pertama, tentara Indonesia, para pahlawan Revolusi, selalu memiliki aspirasi politik sendiri. Namun, UUDS , tidak menyediakan peran politik bagi para militer ini. Ini merupakan sebuah kekecewaan untuk mereka dan sumber kecurigaan terhadap pihak-pihak lain yang mendapatkan kekuatan melalui UUDS Para perwakilan dari partai-partai Islam dalam pembicaraan-pembicaraan konstitusi - meskipun dalam topik-topik lain tidak mewakili kelompok yang homogen - ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam yang diatur dengan hukum syariah.

Namun kelompok-kelompok lain menganggap bahwa pendirian sebuah negara Islam akan membahayakan persatuan Indonesia dan bisa memicu pemberontakan dan gerakan-gerakan separatisme karena terdapat jutaan orang non-Muslim serta banyak Muslim yang tidak terlalu strik di Indonesia.

Hal lain yang menyebabkan kecemasan di pihak perwakilan partai-partai Islam maupun militer adalah kembalinya Partai Komunis Indonesia PKI. Setelah dilarang oleh pemerintahanan kolonial pada tahun karena mengorganisir pemberontakan-pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatra Barat, PKI meraih dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan menjadi salah satu partai paling populer dalam skala nasional maka merupakan kekuatan politik.

Dan terakhir, ada juga para nasionalis yang menekankan kebutuhan akan jaminan hak-hak individu versus negara. Para nasionalis berjuang dalam PNI versi partai politik dari gerakan PNI yang telah disebutkan sebelumnya, yang didirikan oleh Soekarno pada tahun dan yang bertujuan meraih kemerdekaan. PNI meraih banyak dukungan di Indonesia. Makanya Soekarno harus mencari sebuah cara untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda-beda ini.

Pada bulan Juni , Soekarno menyampaikan pandangannya mengenai kebangsaan Indonesia dengan memproklamasikan filosofi Pancasila. Pancasila ini adalah lima prinsip yang akan menjadi dasar Negara Indonesia:. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Namun, ada satu masalah berkelanjutan yang menjadi penghalang persatuan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistis melalui Pancasila yaitu adalah tuntutan pendirian negara Islam oleh partai-partai Islam.

Pada awalnya, Panitia Sembilan komite yang terdiri dari sembilan tokoh kemerdekaan yang merumuskan dasar negara Indonesia setuju untuk menambahkan tambahan pendek pada sila pertama: 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusannya kemudian menyebabkan ketidakpercayaan yang dalam pada kelompok nasionalis sekuler oleh komunitas Muslim yang lebih ortodoks.

Demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara.

Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi pada tahun dan dianggap jujur dan adil dan akan membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun sebelum Indonesia bisa memiliki contoh lain dari pemilu yang jujur dan adil. Ini berarti tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintahan sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antara berbagai aliran ideologi.

Dari sampai , tujuh kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat, dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara. Menciptakan keamanan negara c. Mengembalikan Irian Barat g Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia.

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud.

Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi PBR , yaitu Presiden Sukarno.

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden.

Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia PSI. Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit.

Perlu diingat bahwa pembangunan politik dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Orde lama yang di pimpin oleh sang Founding Father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan. Orde lama membentuk badan — badan negara dengan menyesuaikan fungsinya. Badan eksekutif, legislative dan yudikatif. Namun dalam proses pasca pembentukan fungsi masing-masingnya belum maksimal, badan eksekutif masih lebih mendominasi.

Pembangunan politik yang ada pada orde lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perang ideologi menghasilkan peristiwa besar seperti: a.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain disebabkan oleh : 1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 September , enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh.

Jumlah korban jiwa pada mencapai setidaknya Super semar Surat perintah 11 maret Berisi tentang perintah presiden soekarno kepada letnan jendral Soeharto selaku panglima komando operasi keamanan dan ketertiban agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sanga buruk pada masa itu, terutama setelah meletusnya peristiwa gerakan G30S PKI. Dekrit presiden yang menyatakan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang melatarbelakangi dikeluarkannya dekrit Presiden antara lain: 1.

Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara UUDS dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional 6. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali 7. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No.

Hal ini banyak mendapar kecaman dari berbagai pihak dimana puncaknya adalah penggantian Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto. Dampak negatif: penyimpangan terhadap ketentuan UUD , sentralisasi kekuasaan, terjadinya peristiwa G. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 september , ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI.

Rakyat melakukan demostrasi menuntut agar PKI beserta organisasi masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari dan pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September g.

Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. System pemerintahan yang dianut adalah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.